Tata kelola perusahaan yang baik menjadi dasar landasan dalam pengelolaan usaha PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “RELI, Perseroan atau Perusahaan”) untuk melewati tahun-tahun yang penuh dinamika dan tantangan, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dan menciptakan citra yang baik untuk menjaga kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan menyadari pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik demi menghadapi risiko dan tantangan industri pasar modal.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, Perseroan berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan yang senantiasa disesuaikan dengan kondisi terkini dan tuntutan industri jasa keuangan, yang bertujuan mendukung visi Perseroan, untuk:

KODE ETIK

---

Kode etik di Reliance dirumuskan dalam rangka memberikan pedoman yang lebih jelas kepada karyawan yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun karyawan.

 

Kode etik ini dimuat dalam Buku Peraturan Perusahaan yang dibagikan kepada seluruh karyawan Perusahaan. Bagi setiap karyawan baru, diberikan orientasi secara khusus terhadap kode etik dan budaya Perseroan. Untuk memastikan bahwa karyawan telah membaca dan memahami kode etik Perseroan, maka setiap karyawan dibagikan buku tersebut dan diwajibkan untuk menandatangani pernyataan komitmen yang tercantum di dalamnya.

 

Larangan Menerima Hadiah

Seluruh karyawan Perseroan dilarang menerima uang, barang, tip, komisi atau fasilitas lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dari konsumen, rekan usaha atau pihak lain yang memiliki potensi terciptanya benturan kepentingan.

 

Kerahasiaan

Setiap karyawan wajib merahasiakan seluruh informasi rahasia Perseroan, termasuk rencana dan strategi perusahaan, informasi mengenai konsumen, informasi keuangan, kegiatan operasional dan informasi lainnya yang dianggap penting oleh Perseroan. Kewajiban tersebut timbul sejak karyawan masih dalam masa pelatihan, yang dilanjutkan selama bekerja pada Perseroan dan setelah tidak menjadi karyawan.

 

Persaingan Yang Sehat

Perseroan mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam melaksanakan seluruh kegiatan usahanya. Seluruh kegiatan usaha dan kegiatan karyawan harus berdasarkan persaingan yang sehat dan berlandaskan etika. Karyawan wajib berupaya agar pernyataan tersebut dilaksanakan dan diwujudkan sesuai dengan apa yang telah diungkapkan karena pernyataan tersebut dapat mempengaruhi reputasi dan pertumbuhan Perseroan.

 

DEWAN KOMISARIS

---

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk telah memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam V.A.1 tahun 2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek. Susunan Dewan Komisaris juga telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/ POJK.04/2014 pasal 20 dimana disebutkan bahwa Dewan Komisaris Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang, di mana 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen.

 

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris:

Sebagaimana tercantum dalam piagam Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, paling kurang harus diwujudkan dalam:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal Perseroan.

- Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.

- Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal.

- Rencana strategis Perseroan.

- Transparasi kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan.

 

2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat ke Direksi.

3. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit.

5. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite Audit yang telah dibentuk menjalankan tugas secara efektif.

6. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

 

DIREKSI

---

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pasal 2, Perseroan dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari diurus, dipimpin dan diwakili oleh suatu Direksi yang paling kurang terdiri 2 (dua) orang anggota Direksi. Direksi menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud, tujuan Perseroan sebagaimana dituangkan dalam anggaran dasar Perseroan.

 

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi:

 - Dapat membentuk komite dan mengevaluasi kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku.

 - Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang diderita oleh Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan  dan/atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

 - Direksi wajib melakukan rapat direksi secara berkala minimal 1 (satu) bulan sekali dan dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi.

 

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

---

Sebagaimana Rapat Dewan Komisaris dan Direksi merupakan rapat yang membahas seluruh aspek kegiatan perusahaan, yang pada akhirnya akan menghasilkan keputusan-keputusan menyangkut tata kelola perusahaan, kinerja dan produktivitas perusahaan, peningkatan efisiensi, dan hal-hal lainnya.

 

SEKRETARIS PERUSAHAAN

---

Untuk meningkatkan layanan Perusahaan kepada masyarakat pemodal dan sebagai penghubung antara Perusahaan dengan regulator dan masyarakat serta untuk menjaga ketaatan Perusahaan terhadap peraturan regulator dan masyarakat serta untuk menjaga ketaatan Perusahaan terhadap peraturan regulator yang berlaku, Perusahaan membentuk Sekretaris Perusahaan. Fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dilaksanakan oleh orang per orang atau unit kerja.

 

Fungsi Sekretaris Perusahaan:

Sekretaris Perusahaan berfungsi untuk melaksanakan tugas antara lain:

- Mengikuti perkembangan pasar modal khusunya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tata kelola Perusahaan yang meliputi:

  - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs/web Perusahaan;

  - Penyampaian laporan kepada OJK secara tepat waktu;

  - Penyelengaraan dan dokumentasi RUPS;

  - Penyelengaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

  - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

  - Sebagai penghubung atau contact person antara Perusahaan dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

 

 

     Nurwati Tunggal

     Sekretaris Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAJEMEN RISIKO

---

Fungsi dan kebijakan Manajemen Risiko telah diterapkan Perusahaan melalui ketentuan terkait pemberian trading limit kepada nasabah, kebijakan internal Standard Operating Procedure Manajemen Risiko, pembentukan komite Manajemen Risiko. Selain itu juga Perusahaan telah membuat kebijakan Manajemen Risiko terintegrasi dikarenakan Perusahaan sebagai Entitas Utama dari Group Konglomerasi Keuangan.

 

Klik untuk download Risk Management Policy

 

KEPATUHAN DAN INTERNAL AUDIT

---

Fungsi dan kebijakan internal audit terus ditingkatkan dalam rangka pengawasan pengendalian internal Perusahaan Efek dan mengacu pada POJK 50 tahun 2020 dan POJK 23 tahun 2019 mengenai APU PPT.

 

Kebijkan kepatuhan diantaranya charter kepatuhan, charter internal audit, kebijakan prosedur, program internal audit, komite audit, pejabat khusus yang menangani kepatuhan dan internal audit.

 

Pengawasan secara berkala terhadap semua kegiatan Perusahaan Efek dilakukan oleh kedua fungsi tersebut di atas secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan Perusahaan.

 

Kedua fungsi tersebut di atas dalam pelaksanaanya bertanggung jawab kepada Direksi. Laporan pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan internal audit dilaporkan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

 

DOWNLOAD

---

Klik untuk download Anggaran Dasar

Klik untuk download Piagam Komite Audit

Klik untuk download Piagam Audit Internal