EmitenNews.com –  PT Bara Tabang akhirnya kembali dapat melakukan penjualan ekspor batubara. Itu sejalan pembatalan sanksi dari Kementerian ESDM terhadap anak usaha PT Bayan Resources (BYAN) tersebut. 

 

Pencabutan sanksi itu, termuat dalam dokumen surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM bernomor T-430/MB.05/DJB.B/2021 ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

 

Dalam surat tertanggal 10 Agustus 2021 itu, Ditjen Minerba Kementerian ESDM menyebut, PT Bara Tabang telah memenuhi kewajiban pasokan batubara kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) Grup. Oleh karena itu, Kementerian ESDM mencabut sanksi pelarangan ekspor batubara ke luar negeri terhadap Bara Tabang.

 

 

"Selanjutnya, kami mohon kerja sama untuk mengaktifkan kembali eksportir terdaftar (ET), memberi pelayanan pemberitahuan ekspor barang (PEB), dan menerbitkan surat persetujuan berlayar penjualan batubara ke luar negeri PT Bara Tabang sesuai kewenangan," demikian bunyi kutipan surat tersebut.

 

 

Sebelumnya, Bara Tabang disebut belum memenuhi kewajiban pasokan batubara sesuai kontrak penjualan dengan PT PLN atau PLN Batubara sebanyak 127.501 ton pada periode 1 Januari hingga 31 Juli 2021 lalu.

 

 

Bara Tabang sempat masuk daftar 34 perusahaan batubara kena sanksi berupa pelarangan penjualan batubara ke luar negeri (larangan ekspor) karena belum memenuhi kewajiban pasokan batubara sesuai kontrak penjualan dengan PT PLN atau PT PLN Batubara. Ketentuan sanksi pelarangan penjualan batubara ke luar negeri itu, telah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021. 

 

 

Beleid itu, menyebut pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi Batubara, IUPK tahap kegiatan operasi produksi Batubara, PKP2B tahap operasi produksi, dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian tidak memenuhi kontrak penjualan, dikenai sanksi berupa pelarangan penjualan batubara ke luar negeri sampai dengan memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri sesuai kontrak penjualan.

 

 

Sanksi tidak berlaku apabila pemegang IUP Batubara, IUPK Batubara, PKP2B, dan IUPK sebagai kelanjutan operasi PKP2B telah memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri sesuai kontrak penjualan dengan PT PLN dan/atau PT PLN Batubara.