EmitenNews.com – PT Eagle High Plantations (BWPT) telah menerima Surat Relaas Panggilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) pada Senin, 9 Agustus 2021. Surat dari PN Jaksesl itu, mendarat di kantor perusahaan pada Rabu, 4 Agustus 2021. Namun, karena pemberlakuan PPKM, dan kantor diliburkan berlaku Work From Home (WFH), surat baru diterima lima hari kemudian.

 

Manajemen BWPT kepada BEI, Jumat (13/8) menyebut surat tersebut merupakan panggilan sidang pertama pada Selasa, 7 September 2021 mendatang. Tepatnya, perkara gugatan wanprestasi pada PN Jakarta, dengan penggugat PT Sapta Mitra Abadi (SMA) untuk tergugat I PT Jaya Mandiri Sukses (JMS), dan tergugat II perseroan.

 

Gugatan itu, dilatari JMS, dan SMA terikat kontrak sewa menyewa alat berat. PT JMS untuk melakukan kegiatan operasional telah menyewa sejumlah unit excavator, dan dump truck. Saat SMA menagih biaya sewa kepada JMS ada beberapa invoice terjadi selisih angka perhitungan. Lalu ada beberapa dokumen penagihan belum lengkap. Dengan begitu, untuk invoice-invoice itu, belum dapat dilakukan pembayaran oleh JMS sampai terverifikasi seluruh perhitungan, dan dokumen dinyatakan lengkap. Kondisi itu, telah dilakukan komunikasi antara JMS dan SMA. Selain itu, telah dilakukan pembayaran terhadap dokumen telah terverifikasi.

 

SMA mengklaim dalam gugatannya, masih ada kekurangan pembayaran harus dibereskan JMS sejumlah Rp918.026.805, ditambah denda 6 persen per tahun selama 3 tahun yaitu Rp165.244.825. Padahal, tidak pernah diperjanjikan mengenai denda keterlambatan tersebut.

 

JMS masih terus melakukan verifikasi, bersama SMA, dan atas sisa kekurangan pokok yang disampaikan SMA. JMS telah melakukan pembayaran terhadap dokumen terverifikasi sejumlah Rp200 juta. Dengan demikian, sisa nilai masih harus diverifikasi Rp613.189.423.

 

Tuntutan itu, klaim BWPT tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha, dan entitas anak. Saat ini, kegiatan usaha masih berjalan normal. Itu mengingat nilai gugatan bukan nilai material bagi perusahaan, dan atau entitas anak. Dampak hukum mungkin terjadi. Entitas anak akan mematuhi putusan pengadilan apabila gugatan dinyatakan diterima, dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

 

“Permasalahan antara JMS dan SMA berdasar perikatan sewa menyewa dilakukan antarbadan hukum. Jadi, hubungan hukum terjadi antara JMS dan SMA. Perseroan sebagai badan hukum terpisah tidak memiliki dasar untuk ditarik sebagai tergugat II. Permasalahan itu, tidak mengandung nilai material, sehingga tidak mengandung fakta material dapat mempengaruhi harga saham, dan tidak berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kelangsungan usaha," tegas Andrew Haryono Direktur BWPT.