EmitenNews.com - Manajemen PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) telah menerima surat pengunduran diri Ari Kuncoro dari posisi komisaris. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Kamis (22/7/2021) pagi, manajemen sudah menyampaikan Kementerian BUMN telah menerima surat pengunduran diri itu. BRI menindaklanjuti sesuai ketentuan dan prosedur. Sebelum menjabat Wakomut BBRI sejak 2020, Ari Komisaris Utama/Independen PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) 2017-2020.

 

Dalam keterangan pers usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Kamis sore, Direktur Utama BRI Sunarso, menegaskan, perseroan berkomitmen terus menerapkan praktik tata Kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) dari seluruh lapisan. Itu dilakukan, baik pada top level manajemen, dalam hal ini dewan komisaris dan direksi, hingga jajaran pekerja di seluruh unit kerja.

 

 

“Komitmen tersebut dijalankan pada setiap kegiatan usaha perseroan, yang merupakan perwujudan dari visi dan misi perseroan, corporate values dan strategi kebijakan dalam keberlanjutan perseroan,” katanya.

 

 

Sunarso buka suara soal pengunduran diri Ari Kuncoro dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama (Wakomut) dan Komisaris Independen BRI. Surat pengunduran diri Ari Kuncoro ditujukan kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Dari kantor Kementerian BUMN menyurati BRI untuk melakukan tindak lanjut secara administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

 

 

Ari Kuncoro diketahui merangkap jabatan sebagai Rektor Universitas Indonesia (UI) dan Komisaris BRI, yang menimbulkan polemik ramai. Ari dinilai menyalahi aturan karena pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta UI pada pasal 35, melarang rektor dan wakil rektor merangkap jabatan.

 

 

Namun di tengah polemik ini, Presiden Joko Widodo mengeluarkan PP 75/2021 yang menjadi perubahan atas PP 68/2013, dan telah diundangkan Kemenkumham. Statuta UI versi baru itu menghilangkan larangan bahwa rektor tidak boleh merangkap menjadi pejabat di BUMN/BUMD/swasta. Istilah 'pejabat' berarti meliputi komisaris juga, jabatan yang juga diemban Rektor UI. Dengan PP versi baru itu, rektor dan wakil rektor hanya dilarang merangkap jabatan sebagai direktur di BUMN/BUMD/swasta.

 

 

Tetapi, setelah Presiden menandatangani aturan baru yang membolehkan Rektor menjadi komisaris itu, Ari Kuncoro justru menjadi bulan-bulanan. Intinya, pelanggaran itu dilegalkan dengan mengubah aturan, khusus untuknya. Alhasil, Ari Kuncoro kemudian memilih mengajukan pengunduran diri sebagai komisaris BBRI. ***