EmitenNews - Sampai saat ini Pemerintah baru melakukan pembayaran klaim rumah sakit yang menangani kasus Covid-19 sebesar Rp17,1 triliun. Angka ini jauh lebih kecil dari realisasi belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mencapai Rp53 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam penjelasannya seperti dimuat di laman kementerian, Selasa (6/7) menyebut berdasarkan data emonitoring hingga 4 Juli 2021, dari total pagu anggaran infrastruktur tahun 2021 yang mengalami perubahan dari semula Rp149,81 triliun menjadi Rp139,86 triliun, realisasinya sudah 38,01% atau senilai Rp53,16 triliun dan progres fisik sebesar 39,80%. Ditargetkan hingga akhir tahun 2021, realisasi belanja infrastruktur PUPR sebesar Rp137,23 T (98,12%).
Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan, dr. Rita Rogayah, dalam konperensi pers secara virtual, Kamis (8/7) merinci dari Rp17,1 triliun klaim yang telah dibayarkan terdiri dari pembayaran bulan layanan 2020 sebesar Rp6,6 triliun dan bulan layanan 2021 Rp10,5 triliun.
''Memang pembayaran yang tertinggi adalah pembayaran untuk layanan di Januari Rp3,19 triliun, kemudian Februari Rp2,41 triliun, dan April Rp2,48 triliun,'' jelasnya.
Sementara untuk bulan layanan tahun 2020, pemerintah masih berproses membayarkan untuk klaim bulan Maret hingga Desember. Pasalnya sebelum dilakukan pembayaran harus melalui proses review persyaratan oleh BPKP.
Dari Rp17,1 triliun, yang paling banyak pembayarannya adalah kepada rumah sakit swasta sebanyak 803 rumah sakit dengan total pembayaran Rp9,5 triliun. Kemudian pembayaran untuk rumah sakit umum daerah berjumlah 415 rumah sakit dengan pembayaran Rp4,6 triliun.
''Kalau dilihat jumlah rumah sakit yang mengajukan klaim kepada kami itu berjumlah 1.500 sampai 1.600 rumah sakit. Yang kita ketahui rumah sakit di seluruh Indonesia berjumlah kurang lebih 3.000 Rumah Sakit,'' ucap Rita.