EmitenNews.com - Ini janji pemerintah dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat. Untuk mengantisipasi dampak kebijakan baru dalam mengatasi penyebaran virus Corona itu, pemerintah kembali akan menggelontorkan bantuan sosial dalam meringankan beban masyarakat terdampak. Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan PPKS Mikro Darurat yang mulai berlaku esok, Sabtu (3/7/2021) hingga 20 Juli mendatang, untuk wilayah Jawa dan Bali.
Dalam konferensi pers, di kantornya, Kamis (1/7/2021), Koordinator PPKM Mikro Darurat Jawa - Bali Luhut Binsa Pandjaitan menyatakan, pemerintah sepakat bansos akan digulirkan lagi. Tetapi, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi itu, belum merinci besaran bansos yang akan digulirkan berkaitan dengan pelaksanaan PPKM Mikro Darurat, yang berpotensi mengganggu perekonomian.
Namun, dipastikan, masalah tersebut telah didiskusikan bersama dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan sejumlah pihak lainnya. Dari situ disepakati adanya bantuan bergulir itu. Sebelumnya, Mei lalu, pemerintah telah memperpanjang Bantuan Sosial Tunai (BST) senilai Rp300 ribu hingga Juni 2021. Ini berarti bantuan sejenis berpotensi diberikan lagi.
Selain itu, Luhut juga berdiskusi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk membahas bantuan listrik. Meski demikian, ia juga belum menjelaskan detail teknis bantuan tersebut. "Termasuk listrik, saya telepon Menteri ESDM, akan diatur soal itu. Jadi, tidak ada masalah."
Presiden Joko Widodo memastikan penanganan Covid-19 tidak hanya untuk sektor kesehatan, namun juga untuk melindungi rakyat bawah. Untuk itu, pemerintah akan mempercepat penyaluran bansos. Luhut mengatakan, Presiden mendengarkan masyarakat menengah ke bawah untuk betul-betul harus dilindungi.
Bantuan tersebut diharapkan dapat memitigasi dampak PPKM darurat serta memulihkan ekonomi secara cepat. Luhut memastikan, pemulihan ekonomi telah menunjukkan keberhasilan. Hal tersebut tercermin dari realisasi pertumbuhan ekonomi, terjaganya inflasi dan angka pengangguran, tumbuhnya kinerja ekspor dan impor, serta peningkatan Purchasing Managers' Index (PMI).
Sebelumnya, saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021), Presiden Jokowi mengatakan PPKM darurat mau tidak mau harus dilakukan demi memperbaiki ekonomi. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, optimisme itu ada namun masalah Covid-19 belum diselesaikan. Padahal, kunci dari pemulihan ekonomi ialah penyelesaian Covid-19.