Reliance Sekuritas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi dasar landasan dalam pengelolaan usaha PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “RELI atau Perseroan”) untuk melewati tahun 2017 yang penuh dinamika dan tantangan, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dan menciptakan citra yang baik untuk menjaga kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan menyadari pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik demi menghadapi risiko dan tantangan industri pasar modal.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, Perseroan berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan yang senantiasa disesuaikan dengan kondisi terkini dan tuntutan industri jasa keuangan, yang bertujuan antara lain untuk:

 

  1. Mendukung visi Perseroan, untuk menjadi salah satu perusahaan jasa keuangan kelas dunia dengan standar kinerja pelayanan yang berkualitas dengan nilai integritas tinggi.
  2. Mendukung misi Perseroan, yaitu:
    • Memperluas kemampuan perusahaan dalam memberikan solusi keuangan secara komprehensif.
    • Memfokuskan pengembangan kemampuan sumber daya manusia.
    • Mengembangkan infrastruktur layanan yang terintegrasi
  3. Memberikan manfaat dan nilai tambah (added value) bagi para pemegang saham (shareholders) dan para pemangku kepentingan (stakeholders).
  4. Menciptakan dan meningkatkan budaya Perseroan (Corporate Culture) yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (sustainable).
  5. Menetapkan pedoman sistem pengendalian internal yang kuat termasuk fungsi audit internal, manajemen risiko serta kepatuhan.
  6. Meningkatkan citra perusahaan dalam meraih kepercayaan investor.

 

Sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Dewan Komisaris dan Direksi telah menandatangani Surat Keputusan Bersama nomor S.002/RS-COM/XI/2015 tentang pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Kode Etik

Kode etik di Reliance dirumuskan dalam rangka memberikan pedoman yang lebih jelas kepada karyawan yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun karyawan.

Kode etik ini dimuat dalam Buku Peraturan Perusahaan yang dibagikan kepada seluruh karyawan Perusahaan. Bagi setiap karyawan baru, diberikan orientasi secara khusus terhadap kode etik dan budaya Perseroan. Untuk memastikan bahwa karyawan telah membaca dan memahami kode etik Perseroan, maka setiap karyawan dibagikan buku tersebut dan diwajibkan untuk menandatangani pernyataan komitmen yang tercantum di dalamnya.

LARANGAN MENERIMA HADIAH

Seluruh karyawan Perseroan dilarang menerima uang, barang, tip, komisi atau fasilitas lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dari konsumen, rekan usaha atau pihak lain yang memiliki potensi terciptanya benturan kepentingan.

KERAHASIAAN

Setiap karyawan wajib merahasiakan seluruh informasi rahasia Perseroan, termasuk rencana dan strategi perusahaan, informasi mengenai konsumen, informasi keuangan, kegiatan operasional dan informasi lainnya yang dianggap penting oleh Perseroan. Kewajiban tersebut timbul sejak karyawan masih dalam masa pelatihan, yang dilanjutkan selama bekerja pada Perseroan dan setelah tidak menjadi karyawan.

PERSAINGAN YANG SEHAT

Perseroan mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam melaksanakan seluruh kegiatan usahanya. Seluruh kegiatan usaha dan kegiatan karyawan harus berdasarkan persaingan yang sehat dan berlandaskan etika. Karyawan wajib berupaya agar pernyataan tersebut dilaksanakan dan diwujudkan sesuai dengan apa yang telah diungkapkan karena pernyataan tersebut dapat mempengaruhi reputasi dan pertumbuhan Perseroan.

Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk telah memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam V.A.1 tahun 2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek.

Susunan Dewan Komisaris juga telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/ POJK.04/2014 pasal 20 dimana disebutkan bahwa Dewan Komisaris Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang, di mana 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

 

  1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG (good corporate governance) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, paling kurang harus diwujudkan dalam:
    • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
    • Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal Perseroan.
    • Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.
    • Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal.
    • Rencana strategis Perseroan.
    • Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan.
  2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
  3. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
  4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit.
  5. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite Audit yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
  6. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

 

STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, susunan Dewan Komisaris Perseroan harus memiliki sedikitnya 2 (dua) orang anggota. Berdasarkan Akte No. 01 tanggal 2 November 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Eko Putranto SH., susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pasal 2, Perseroan dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari diurus, dipimpin dan diwakili oleh suatu Direksi yang paling kurang terdiri 2 (dua) orang anggota Direksi. Direksi menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud, tujuan Perseroan sebagaimana dituangkan dalam anggaran dasar Perseroan. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan mengevaluasi kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang diderita oleh Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Direksi wajib melakukan rapat direksi secara berkala minimal 1 (satu) bulan sekali dan dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi.

RAPAT KOMISARIS DAN DIREKSI

Selama tahun 2017 Direksi telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 14 (empat belas) kali termasuk didalamnya rapat bersama Dewan Komisaris.

Dari kegiatan rapat gabungan tersebut, telah dibuat notulen rapat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

Manajemen Risiko

Fungsi dan kebijakan Manajemen Risiko telah diterapkan oleh perusahaan melalui ketentuan terkait pemberian trading limit kepada nasabah, kebijakan internal Standard Operating Procedure Manajemen Risiko, pembentukan komite Manajemen Risiko. Selain itu juga perusahaan telah membuat kebijakan Manajemen Risiko terintegrasi dikarenakan perusahaan sebagai Entitas Utama dari Group Konglomerasi Keuangan.

Kepatuhan dan Internal Audit

Fungsi dan kebijakan internal audit terus ditingkatkan dalam rangka pengawasan pengendalian internal perusahaan efek dan mengacu pada peraturan Bapepam LK V.D.3, POJK 20 tahun 2017 dan POJK 12 tahun 2017 mengenai APU PPT.

Kebijakan kepatuhan diantaranya charter kepatuhan, charter internal audit, kebijakan prosedur, program internal audit, komite audit, pejabat khusus yang menangani kepatuhan dan internal audit.

Pengawasan secara berkala terhadap semua kegiatan perusahaan efek dilakukan oleh kedua fungsi tersebut di atas secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan perusahaan.

Kedua fungsi tersebut di atas dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Direksi. Laporan pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan internal audit dilaporkan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.